a. DR. Bandi dan Drs. Joko Surarsa, Ak: Catatan kuliah Akuntansi Lanjutan, . Pabelan Offset, 1998 b. Mulyadi. Ms.c. serta Hasan Fauzi, Doktor: Hand Out Auditing dan Sistem Pengendalian Manajemen , BPFE: 1999. c. Ibu Ice- Andri WW- Acmad Cahyono: Praktisi Pemeriksa.
Ketika BPK Doktor Wimboh Santosa, pidato dalam pengukuhan dosen besar di FE UNS Solo, beliau berorasi tentang manajemen resiko dalam sektor ekonomi makro. Bukan kami IRI namun akan ”share”masalah manajemen resiko dalam pemeriksaan keuangan (general audit), yang pernah dilakukan pada LKPD Pemerintah Daerah.
Definisi umum dari manajemen resiko adalah pengelolaan suatu resiko, yakni kemungkinan sesuatu itu berbeda antara kenyataan dengan harapan. Dengan resiko yang dikelola maka tingkat kerugian bisa diperkecil ataupun bisa didiversifikasi. Itulah keuntungan manajemen resiko.
Dalam pemeriksaan juga demikian, perlunya resiko dipetakan kemudian diidentifikasi titik manakah yang akan muncul dan peluang akan muncul secara berulang. Titik titik yang berpotensi akan muncul dalam pemeriksaan keuangan yakni pada program pemeriksaan , kemudian pelaksanaan pemeriksaan serta pada tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Resiko dalam program pemeriksaan. Resiko ini bisa diduga terkait hubungan antara tujuan pemeriksaan dengan langkah langkah pemeriksaan; Resiko berikutnya, soal metodologi pemeriksaan, baik soal pemilihan metode sampling maupun penentuan tingkat Planning Materiality (PM) maupun Tolerable Error (TE). Kemudian selanjutnya resiko dalam menuangkan rumusan langkah2 pemeriksaan.
Resiko ini bisa diduga terkait hubungan antara tujuan pemeriksaan dengan langkah langkah pemeriksaan;
Contoh: Untuk mengetahui eksistensi keberadaan gedung yang telah selesai di bangun .
Langkah: a). Telusuri nilai asset tersebut dari rekening neraca ke buku besar serta buku pembantu (bila) ada. B) kemudian lanjutkan periksa SPJ atas pembangunan gedung tersebut termasuk pelajari kontrak beserta lampirannya; c). Pelajari juga laporan Konsultan Perencana maupun konsultan pengawas proyek untuk mengetahui kecocokan RAB dengan pelaksanaan proyek. D) Cek kembali perhitungan harga perolehan kemudian cocokan dengan angka yang ada dilaporan keuangan.
Analisis langkah P=2: Langkah tersebut belum menyinggung aspek pengujian assersi keberadaan asset, sehingga perlu untuk dibuat langkahnya. Dimanakah asset tersebut serta sesuaikah dengan yang diperjanjikan dalam klausul perjanjian pembangunannya termasuk jaminan pasca gedung selesai di bangun? Implikasi dari langkah tersebut: akan diketahui validitas nilai harga perolehan nilai gedung dari hasil penulusuran dan perhitungan serta cek fisiknya.
Resiko apa yang terjadi jika pada bagian ini kita deteksi: a) Kemungkinan terjadi salah tafsir oleh pemeriksa dalam menafsirkan langkah langkah pemeriksaan sehingga berpotensi tidak sesuai tujuan pemeriksaan;
b) Kemungkinan terjadi langkah2 pemeriksaan tidak mencrminkan kondisi di lapangan karena tidak didahului dengan pemeriksaan pendahuluan;
c) Kemungkinan terjadi pemeriksa tidak bisa mengembangkan sikap ”skeptis” secara profesional karena berbagai faktor, seperti dibatasinya oleh terperiksa dan atau prosedur tidak bisa dilakukan di lapangan, DST. d) Kemungkinan terjadi langkah pemeriksaan tidak menemukan masalah yang material, hingga langkah ini tidak efektif maupun tidak efisien
Resiko ini bisa diduga terkait soal metodologi pemeriksaan; Variabel ini penting dalam pemeriksaan, karena apa? Guna mengantisipasi gugatan pemeriksaan maka pada bagian ini merupakan variabel penting. Resiko dalam metodologi pemeriksaan harus membuktikan adanya ungkapan sebagai berikut:
Kesalahan pemeriksaan bisa disebabkan karena populasi tidak tersampling ataukah kesalahan pemeriksaan terjadi karena kesalahan pengambilan kesimpulan atas sample yang diambil. Kesalahan pengambilan kesimpulan atas sampel yang diambil bisa disebabkan oleh faktor penentuan tingkat kesalahan yang ditolerir.
Kedua ungkapan tersebut memiliki terapi yang berbeda
Masih Berlanjut PADA RONDE TIGA : Tentang resiko metodologi pemeriksaan terkait penggunaaan “TOOLS: STATISTIK”.
Mohon maaf sebelumnya, kepada ahli statistik. Pemeriksaan keuangan (general audit) itu yang diperiksa adalah penyajian atas informasi keuangan di dalam laporan keuangan, sehingga dampaknya bukan soal benar apa tidak, hingga opini profesi AKUNTAN diantaranya, WDP dengan WTP. Nah oleh sebab itu, penggunaan statistik hanya alat, namun apakah alat ini merupakan alat utama ataukah hanya sekedar membantu menentukan materialitas saja, para ahli yang bisa menjelaskan.
Kami yang pernah melakukan praktek, statistik bisa membantu dalam hal tertentu. Pada masalah yang lebih detail belum bisa dipraktekan seluruhnya karena beberapa kendala. Di antaranya, statistik hanya terkait dengan mata anggaran aliyas aspek mikro, ketika di tarik di atas, akan bisa melebur terutama jika ada praktek yang namanya “PROGRAM SINERGI dan atau “KEGIATAN SINERGI”. Apa lagi era yang namanya REVOLUSI INDUSTRI JILID Terakhir.
NAH ini tantangan para ahli untuk merumuskan kembali aspek mikronya ketika di sinergikan ke samping seharusnya sudah berubah ”tool”-nya. Pentingya diawali untuk merintis penggunaan alat statistik guna mengukur sinergi antar populasi, maupun antar sampel. Agar hitungan bisa mendekati kebenaran fakta di lapangan pada era saat ini.
Contoh: Program Desa Mandiri, banyak sumber untuk membiayai program ini hingga caranya bagaimana untuk mengukur keberhasilan sinergi antar sampel berbagai dana untuk membiayai program desa mandiri. Itu baru kita lihat dari populasi mata anggaran. Bukannya kita mencuri star, seperti kuliah BPK Prof. Doktor Mardiasmo di Badan Diklat BEPEKA Perwakilan DIY di bulan Nopember 2019 kemarin, perlu ditindaklanjuti. Terutama tentang pengunaan statistis untuk mengukur program maupun kegiatan yang bernafaskan ’SINERGI”. Akan tidak menjadi relevan jika kita masih menggunakan populasi maupun sampel hanya dengan asumsi itu individu padahal kenyataan program maupun kegiatan itu bersinergi. Dampaknya apa?
Pengukuran kinerja tidak akan obyektip (aliyas mengandung distorsi kesimpulan). Tidak usah menggunakan hitungan sudah bisa diketahui. Nah maka para akuntan suda saatnya menyiapkan kertas kerja untuk menyikapi penggunaan statistik dalam mengukur resiko, ketika ada praktek itu sudah ”sinergi” .
Terutama bila ada pertanyaan: Bagaimana mengukur PM/TE pada program maupun kegiatan yang bersinergi ?? Ahli Akuntansi Biaya sudah tahu lebih awal, masalah common cost, maupun sistem SAMSAT (Majalah : Jogya Wara). Demikian dulu, nanti di bagian berikutnya.
Resiko dalam membuat langkah pemeriksaan dalam tugas yang otomatis melekat pada pemeriksa:
Contoh: Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan atas nama Badan Pemeriksa keuangan, secara otomatis dibebani tugas konstitusi yang tercantum dalam Peraturan BPk RI Nomer Tiga Tahun 2007 tentang: Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap bendahara sesuai Bab III pasal: 3.
Dimana aturan tersebut atas dasar pertimbangan pada ayat Empat UU Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Peraturan BPk RI tersebut secara otomatis melekat secara sistemik bagi pemeriksa yang melakukan semua jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan tujuan tertentu. Karena sudah bersifat sistemik pada pemeriksa maka ada langkah pemeriksaan maupun tidak ada langkahnya, tetap itu menjadi tugas pemeriksa BPK RI.
Mengapa melekat secara sistemik serta oto matis?
Jawaban begini:
Keuangan Negara adalah TUPOKSI BPK RI sesuai Pasal 23 UUD 1945; Hingga mengakibatkan secara otomatis pula kerugian Negara menjadi titik pusat perhatian Bepeka RI;
Nah maka perlu kejelian pemeriksa dalam menata KKP ketika inventarisasi kerugian tersebut sudah terinput pada soft ware tertentu, lalu KKP Manual masihkah diperlukan enggak? Ini harus diperjelas agar ketika Ibu Ida SunDari SH – MM dari Inspektorat Pengawasan menanyakan bisa menjawab. Hingga resiko akan ada pertanyaan demikian sudah kita antisipasi, karena sudak diinput lewat software.
MANAJEMEN STRATEGI DENGAN MANAJEMEN RESIKO DALAM "Controllership"
Ketika BPk Bactiar Efendi dengan Asistennya beliau Mas Hasan Fauzi (temannya PAk Agus Priyono,drs. , Ak), menjelaskan tentang visi, misi, serta goal strategi organisasi dalam mata kuliah Controllership yang sekarang berganti nama menjadi Sistem Pengendalian Manajemen, dengan referensi utama Robert Antony Dearden cs...menjelaskan bahwa strategi dan resiko memiliki hubungan dekat walalupun dibicarakan pada bab yang terpisah.
Prakteknya itu melekat, ketika kita praktek tentang strategi otomotis ada resiko yang melekat yakni resiko itu sendiri. Bagi peserta didik yang ketika kuliah sudah sudah berkreasi dan berinovasi maka itu otomatis tertanam dalam pola berpikirmaupun pola bertindak, walalupun kadang kalla bila di tanya definisi tidak bisa cepat seperti yang ada di referensi. Namun jika definisi yang tidak teks book bisa. Apa hikmahnya?
Ada benang meraah yang jelas yakni antara teks book dengan praktek, yakni jembatan nya berupa "inovasi" . Dengan kebiasaan berpikir maka terbiasa pula sesuatu dengan inovasi sendiri, namun masih dalam kerangka teks book tadi.
Maka bila kita membahas antara strategi dengan resiko dalam konteks "best practice" secara otomatis ada hubungan terbalik antara strategi dengan resiko, yakni maksimalisasi hasil strategi namun minimalisasi resiko. Ini bukan ungkapan yang mudah kadaluwarsa, sampai kapanpun akan berlaku.
Mohon maaf digunakan pendekatan ilmu murni (pure science)seperti kita SMA dulu..... walalupun teknologi berubah maka ungkapan ini tidak ada yang menyangkal.
Cara berpikir begitu, hingga ilmu kita tetap diperhatikan....walaupun referensi tidak banyak. Hanya pengembangan, seperti ilmu bahasa mesin saja yakni9 antara nyala apa tidak. Ilmu dasar bahasa mesin khan hanya begitu, berikutnya dikembangkan sendiri... Silahkan Tanya (ST) pada ahli merangkai komponen elektronika menjadi radio maupun lampu flip flop. sederhanakan cara berpikirnya (namun) metodologinya mudah dipahami pembaca. Maka strategi dan resiko itu bagaikan mata uang logam, antara angka sama burung menjadi satu, nempel. Para praktisi tidak akan berbelit belit untuk menjelaskan akan hal itu, karena yang lebih diutamakan untuk mengamati pergerakan variablenya dari pada masalah perumusannya. Ini bedanya mengapa tim perumus kadang kalah dengan yang mencuri star.
Hingga BPS kadang juga dibuat sibuk menari data yang bisa mewakili, karena untuk mengimbangi kondisi di lapangan. Nah oleh sebab itu, variable strategi8 dengan variabel resiko itu harus dibuat satu variabel lain yang namanya alat kendali untuk keduanya. Contoh: Bisa CCTV, bisa kartu kendali, bisa berbentuk laporan bulanan maupun Tahunan). Media Pengendali itu penting agar tidak terjadi sifat EGO CENTRIS.
Maka masuklah psikologi organisasi yang ini disentuhjuga dalam mata kuliah ini, hingga kita tahu kapan harus berstrategi maupun kapan harus menunggustrategi. Jelas kan, ada waktu pro aktif ada pula waktu untuk diam, itulah asyiknya belajar mata kuliah ini.
Karena mengetahui variabel terkait akan merespon, walalupun yang tidak terkait tidak tahu. Itulah beruntungnya mempelajari ilmu dengan satuan variabel, tajam serta bisa menusuk ke topik yang dibicarakan. Ini rahasia lhoo dari sebuah pertanyaan yang tidak salah dalam perumusannya. MIRIP dengan perumusan hipotesa ketika kita membuat proposal, maka kiat praktekan bukan hanya saat menulis hasil penelitian.
Dengan menggunakan satuan variabel akan jelas apa obyek pertanyaan serta apa kata kerjanya. Pembelajaran menarik ketika kitamenjelaskan soal resiko serta strategi di atas.Tidak terasa kiat di ajari bagai8aman mengkaitkan antara praktek strategi dengan sekaligus resikonya, kemudian di cocokan dengan teks booknya.
Demikian semoga bermanfaap. Tim ibu Dewi Frequensi (ALUMNI S-2 UGM) CS....
DALAM MENDIAGNOSIS TEMUAN PEMERIKSAAN UNTUK PEMERIKSAAN KINERJA (PERFORMANCE AUDIT)
Kerjasama: Perwakilan BPk RI DIY dengan Badan diklat PKN ples FE UNS SOLO PEBRUARI 2020
Rhenald Kasali (KR) yang banyak menuklies praktek pemasaran, ternyata pemasaran itu harus dibungkus dengan berbagai cara guna memperoleh daya tarik hingga produk itu diperhatikan dulu. Baru kemudian diolah yang lebih baik. Begitu pula dalam pemeriksaan kinerja , Satu K ples 3E menjadi resep jitu untuk menilai kinerja , baik kinerja administrasi keuangan dan atau kinerja fisik/non fisik.
Kinerja itu apa? Ada unsur effort, ada indicator mayor maupun minor, ada sistem yang jelas, baik plan, do, maupun ceknya. Mengapa harus ada sistem yang jelas, untuk dilakukan pemeriksaan kinerja? Jawabannya begini. Karena pemeriksaannya berbasis sistem juga.
Contoh: Anda mau memeriksa cara kerja mesin motor, maka anda harus tahu sistem keja dari mesin itu, baru anda bisa melakukan pemeriksaan kinerja. Bagaimana anda bisa melakukan pemeriksaan kinerja jika anda tidak tahu sistem kerjanya, ini logika.
Anda ingin memeriksa cuaca, juga begitu mirip tahu cara kerja cuaca, termasuk faktor faktor penyebab jika terjadi anomali cuaca.
Maka begitu penting yang namanya sistem termasuk juga sistem pada sistem yang sporadik. Nah maka pemeriksaan kinerja walalupun dengan pendekatan praktis juga tetap digunakan pendekatan sistem. Karena praktispun juga punya sistem.
Contoh anda memeriksa ketebalan aspal pada jalan TOL: Begini, pilih cuaca yang tepat untuk mengambil sampel aspal, kemudian pilih tiga tempat untuk sampel yakni lapisan aspal di lokasi datar, yang lokasi legok maupun yang agak miring. Nah kemudian, sampel di ANA lisisdi Laboratoriun PU, apakah di Universitas yang punya Lab teknik sipil ataukah pada laboratorium di PUSLATBOR milik PU. Itu cara praktisnya. Tinggal menunggu hasil lab.
Oleh: Ahmad Jazuli, MM serta Doktor Barullah Akbar serta Indras WW
Proyek Besar (PB) Pemerintah hanya bisa didekati secara makro, karena menyangkut aspek hajat hidup orang banayk sesuai pasal 33 UUD 1945. PLN, Pertamina, Telcom, BUMN Perhubungan maupun BUMN Jasa Karya. Itulah BUMN Raksa-sa yang siap bersaing dengan raksasa dunia juga. Namun jangan lupa dengan BUMN DIknas BUMN benih seperti Sang Hyang Seri seperti Balai Pustaka yang dulu menerbitkan buku buku warisan bertahun tahun dari TK, SD hingga SMA/SMEA. Nasibnya harus dieavaluasi dengan pendekatan makro namun tetap berteknologi tinggi sebagai segmen baurannya.
Keragaman Indonesia menjadi titik perhatian pembangunan, hingga BPK Nadiem Makariem Mendiknas menghapus UN karena faktor keragaman kita harus menjadi titik pointnya. Ketika IRI AN masih penuh alam perawan, namun Jakarta sudah jauh melangkah, hingga pemeriksaapun sudah menjadi aspek makro. Dengan indikator makro juga karena apa? Kesejahteraan dalam skala makro itu indikatornya akan berbeda dengan kesejahteraan dalam aspek mikro. Itulah lahan BPK RI.
Proyek besar itulah yang menjadi sasaran pemeriksaan Badan Pemeriksaan keuangan sesuai pasal 23 UUD 1945 (Sekretaris)
Referensi: Jurnal Tata Kelola dan akuntabilitas Keuangan Negara BEPEKA Republik Indonesia (ISSN:24643937 dan 2549452)
Mata kuliah evaluasi Proyek dengan dosen BPk Mugi RAharjo, SE. Msi dulu sangat berperan untuk menganalisis kelayakan proyek besar. IRR, Present value, Benefit and cost analysis adalah tools analysisnya. Itulah alat untuk mengevaluasi peran proyek besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek makro yang kewenangannya di pegang oleh BPK RI. Bagaimana efektivitas pengendalian inflasi, pengendalian harga kebutuhan pokok maupun pengawasan lembaga kredit oleh O JK harus dieavaluasi secara canggih dengan teknologi tinggi. Tentunya juga efektivitas pengendalian Bencana oleh Tim Ibu Prof. DwiKoritawatik dari BPBD Pusat yang bulan berikutnya akan banyak yang memperhatikan karena dampaknya cukup luwas.
Lalu akan jelas hubungan antara Audit Keuangan BPK RI dengan kesejahteraan rakyat melalui media alat evaluasi seperti di atas tadi. Namun memang tidak bisa jangka pendek, karena dananya juga besar pula serta tingkat pengembaliannya juga membutuhkan waktu yang lama. Rate of returnnya butuh waktu yang lama?
Proyek jalan Tol , Proyek Bandara Baru, Proyek Pembangunan Karakter, contoh lagi. Semangkin canggih, maka alat analisisnya juga canggih hingga evaluasi AMDALPUN juga tidak bisa disepelekan.
Boleh juga indikator kesejahteraan ekonomi atas dasar berbagai indeks perhitungan seperti gini ratio, indeks pembangunan manusia seutuhnya , indeks pertumbuhan ekonomi, indeks inflasi DSB. Namun ketika masuk di aspek pemeriksaan (AUDIT)maka kita akam mulai masuk pada alat analisis evaluasi proyek, yang lebih mendekati ke aspek pada proyek yang akan, sedang maupun telah dibangun. Contoh: Proyek Penyelesaian masalah BLBI. Ini proyek Kejaksaan yang Multy Years. Masih ada lagi yang mirip seperti Proyek Penyelesaian masalah Bank century, Masalah E KTP. MAka proyek non fisik ini juga merupakan lahan BPk RI yang akan mengkaitkan dengan kesejahteraan Rakyat dalam aspek Makro. Auditama yang membawahi bidang tersebut tentunya lebih memahami dalam konteks pekerjaan yang multy years bagaiakan proyek besar di atas.
Banyak aspek yang bisa di sorot terkait audit keuangan yang terkaita dengan kesejahteraan rakyat, baik dari alat analisisnya maupun dari skala proyeknya, nah tentunya akan mengerucut pada pencapaian kesejahteraan yang ada di pasal 23UUD 1945 maupun pasal 33nya.
RENTANG KENDALI TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Setelah Amandemen UUD 1945).
Setiap ada unsur keuangan negara menjadi obyek kewenangan BPk RI baik anggaran yang ada di APBN /APBD maupun anggaran non budgeter juga baik bendahara uang maupun bendahara barang. BPK juga memiliki fungsi quasi yudisial yakni dengan memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan kerugian negara/daerah (Majalah Jurnal TAKEN BPK RI: page :29/2015).
Secara rinci obyek pemeriksaan BPk Ri meliputi: Seluruh APBN/APBD dan BUMN/Yayasan BUMN serta BUMD, Bank Indonesia maupun OJk. Baik Sipil maupun TNI POLRI.
Luasnya rentang kendali tugas BPK RI memberikan implikasi pada kompetensi para ASN BPK RI serta Para Anggotanya, yakni harus menguasai berbagai peraturan yang terkait pada pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara baik aspek standar maupun aspek sistemnya,maupun teknisnya serta juga aspek penegakan profesionalime profesi.
IIP (yakni Independensi, Integritas serta Profesionalisme) merupakan tiga variable yang harus senantiasa ditegakkan dalam menjalankan profesinya. Kita juga memiliki lembaga penegakan Kode Etik yang diberi nama: Majelis Kode Etik.
HUBUNGAN KERJA DENGAN APARAT PENGAWAS PEMERINTAH INTERN dan atau APARAT PENEGAK HUKUM : Tunggu Tayangan Berikutnya
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPK RI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN ATAU APARAT PEMERIKSA INTERN.
Oleh: Tim Badan Diklat PKN BPK RI Perwakilan DIY
UU No. 15 TAHUN 2004: PASAL 14 AYAT (1): "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ayat (2): Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPk dan Pemerintah". Jelas dalam undang undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara tersebut ada kata terdapat "unsur pidana".
Barang kali suatu saat nanti kata tersebut perlu dievaluasi, jangan sampai ada tumpang tindih siapakah yang berhak mengevaluasi adanya unsur perbuatan tersebut, ketika BPK RI hanya berwenang menghitung kerugian negara, bukan masuk dalam unsur perbuatannya. JAdi selisih angka itulah kewenangan BPk RI yang menjadi titik perhatian sedangkan unsur perbuatan ada pada tugas Aparat Penegak Hukum, seperti kejaksaan, kepolisian maupun KPK.
Ini masalah penting, selisih atas suatu jumlah menjadi perhatian BPK RI dalam kegiatan TUPOKSINYA.
Contoh: Saat melakukan pemeriksaan stock opname, saat menghitung dan atau membandingkan daya rekat aspal dari tanah urug yang permukaan rata dengan tanah urug yang permukaan tidak rata. Itu semua berujung pada masalah "selisih".
Contoh lain: Ketika membuat rekonsiliasi antara jumlah barang yang dikirim dengan jumlah barang yang diterima maupun jumlah barang yang dicatat, serta jumlah barang yang berada dalam "deposit in transit". Itulah titik point tugas perhitungan kerugian negara/daerah oleh BPk RI.
Penyusunan PKPT (Program Koordinasi Pemeriksaan Tahunan )adalah salah satu bentuk hubungan kerja dengan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara sesuai : Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 pasal Pasal Tiga Bab III (butir:a): disebutkan bahwa pengawasan aparat pengawas fungsional adalah salah satu sumber informasi adanya kerugian negara. Setelah ditunggu 10 tahun baru muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2016, juga merupakan bentuk nyata hubungan kerja antara BPK Ri dengan APIP, yakni di pasal 4 BAB II.
Hubungan Kerja yang jelas sudah tertuang dalam sebuah peraturan tentunya memberikan implikasi bagi entitas yang terlibat, sehingga harus ditindak lanjuti dengan mendesain JOB Description yang jelas, baik dalam komponen struktur organisasinya maupun job tersebut secara secara sistemik melekat dengan oto matis pada struktur organisasi yang lama. Dengan demikian akan lebih memudahkan untuk menginventarisir adanya potensi kerugian negara karena sudah diakomodir maupun sudah seacar otomatis melekat dalam struktur organisasi.
Aspek perilaku bisa dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu di Jurusan Akuntansi. Perhatian akan suatu perilaku akan menjadi titik sentral untuk menggerakan variable, apakah dari variable biaya maupun dari variable pendapatan. Para Peneliti memiliki formula jitu, untuk mengkaitkan hubungan antara variabel.
Contoh : Ketikan anggaran dinaikkan secara otomatis variable terkait akan bereaksi hingga organisasipun juga "action" untuk merealisasikan visi maupun misinya.
Maka terdapat hubungan yang erat antara perilaku biaya serta perialku organisasi, terutama organisasi yang beraroma sebagai pusat biaya (cost center). di dalam sektor publik itu hal biasa, karena negara maupun pemerintah memiliki otoritas penuh untuk mengamankan kedaulatan negara serta warga negaranya dari aneka kemungkinan gangguan bukan hanya dari dalam negeri saja.
Contoh: Kemungkinan terjadi Perang antara Amerika dengan Iran, Indonesia harus siap adanya biaya evakuasi WNI di Timur Tengah. Belum lagi ditambah masalah di Pulau Natuna. NAmun jangan lupa dengan Irian, yang hingga saat ini bisasuatu saat meletus lagi. Karena di KAlla titik perhatian ada di sekitar daerah Sabang, jangan lupa perhatian juga ada di Merah Okey.
Rentang kendali terhadap manajemen keuangan negara juga begitu, ketika titik perhatian ada di sektor biaya, jangan lupa dengan sektor " revenue center".
Permainan seperti sepak bola, ketika bola merasuk ke wilayah lawan, jangan terlena ketika bola direbut lalu ditendang cukup jauh masuk ke area penyerang di awal tadi. Seperti itu sebuah permainan yang menarik.
Manajemen pengelolaan biaya di sektor publik memang sukar di prediksi hingga yang namanya anggaran itu bersifat strategik dibandingkan masalah teknis.
Konsep pemutusan hubungan antara biaya dengan pendapatan adalah cocok untuk manajemen sektor publik. Hingga sampai pada pengertian kerugian di bidang sektor publik maupun di bidang privat, belum mendapat perhatian para profesor keuangan.
Implikasinya apa?
1. Manajemen biaya di sektor publik itu berbeda dengan manajemen biaya di sektor privat;
2. Sistem pendukung manajemennya juga tidak bisa disamakan; 3. Lebih lebih ketika seperti BUMN di bebani dengan fungsi sebagai "AGENT DEVELOPMENT".
Maka ketika fungsi sebagai agen pembangunan maka "mindset" tentang BUMN termasuk BUMD akan berubah,
AGENT DEVELOPMENT dengan MANAJEMEN BIAYA serta ASPEK PERILAKUNYA
Pertanyaan Berat (PB); Maka sebenarnya masalah keuangan negara itu masih menjadi bahan perdebatan para ahli itu bisa dibenarkan. Karena kompleknya masalah, bahkan variablenya banyak sekali, bukan hanya contoh. ada anak tiri, ada menantu beda beda, ada yang mencuri star, jalur BPK mengikuti.....
Sebagai kunci memang itu membuktikan tingkat SIGNIFICANSINYA (TINGKAT URGENTSINYA) atas POROS yang dibangun. MAka seperti Masjidil Aqso (sekarang ada di Klaten) menjadi pusat perhatian karena banyaknya penumpang dengan kondektur yang lebih dari satu. Ini menjadi tamsil seperti juga masalah keuangan negara, yang begitu banyak pendapat tentang itu.
Hubungan antara AGENT DEVELOPMENT dengan MANAJEMEN BIAYA sangat dekat, sehingga desaian sistem harus mencirikan karakteristik hubungannya. Contoh begini; Ketika OJK melakuakn pengawasan terhadap bank bank yang memberikan kredit ke UKM, jangan lupa dengan konsep bahwa BUMN itu dibebani tugas sebagai agen pembangunan. Inilah menjadi obyek kajian yang menarik, termasuk implikasi berikutnya termasuk pada masalah penyimpangan di tingkat korporasi. Pembahasannya bisa lebih mendalam, karena pengelolaan biaya di sektor publik merupakan fungsi strategik dari suatu penganggaran. Maka memahami penggaran biaya di sektor publik juga harus memahami karakteristik sektor publik. Tanpa hal itu maka pemahaman kita menjadi tidak utuh.
KUNCI SISTEM AKUNTANSI SERTA KUNCI SISTEM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA
OLEH: Drs. INDRAS WORO WIYADI, MM,akuntan
Berat namun judul ini akan kita bahas secara ringan untuk membuktikan bahwah yang berat bisa kita bicarakan secara ringan. Sistem itu apa serta tujuan apa? Contoh : ada sistem pengapian untuk menggerakan motor, ada sistem pendinginan untuk menghasilkan udara dingin. Jadi sistem itu didesian untuk tujuan tertentu. Sistem pembukuan untuk menghasilkan laporan, jadi sistem akuntansi itu digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berasal dari transaksi keuangan. Mudah dipahami khan. Lalu laporan keuangan untuk apa?
BPk Mulyadi, Drs. Msc, akuntan pernah ke FE UNS untuk memberikan kuliah umum, waktu itu beliau menjelaskan tiga fungsi akuntansi, yakni score keeping, direct attention serta problem solving. Ketika laporan keuangan difungsingkan sebagai score keeping maka itu baru berperan sebagai pencatat nilai dalam bentuk mata uang. Namun ketika laporan keuangan sudah sebagai pengarah perhatian (direct attention) maka fungsinya sudah di naikkan. Lebih tinggi lagi ketika diperankan sebagai problem solving, yang ini merupakan peran tertinggi untuk memecahkan masalah keuangan. Maka untuk menyusun laporan keuangan yang bermanfaat untuk tiga manfaat tadi harus disusun sistem akuntansi. Ini kunci yang pertama yakni kunci sistem akuntansi.
Nah berikutnya kunci sistem perhitungan kerugian negara, banyak peraturan yang mengatur tentang aspek ini, baik dari aspek adminstrasi maupun aspek perdata. Selain itu banyak pula lembaga pengawas maupun pemeriksa yang menangani hal tersebut, sehingga sistem pengawasan terhadap keuangan negarapun banyak baik dari aspek internal pemerintah maupun eksternal pemerintah seperti inspktorat, BPKP maupun BPk, serta KPK. Kemudian ada pada lembaga penegak hukum seperti kejaksaan maupun kepolisian.
Sistem pengawasan maupun sistem pemeriksaan keuangan negara itu tentunya saling bersinergi secara optimal baik sinergi kesamping maupun sinergi secara vertikel.
Kerugian Negara/daerah didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal Satu: UU Perbendaharaan Negara). Maka definisi tersebut merupakan uraian sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Dengan demikian terdapat dua unsur yakni unsur nilai serta unsur perbuatan.
Itulah pondasi kerugian negarayang merupakan kunci kedua, dimana lebih banyak ke persoalan hukum.
Karena Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang berupa informasi SILPA/SIKPA itu tidak menjadi dasar kerugian negara. SILPA/SIKPA itu dalam kerangka entitas pelaporan (kumpulan dari beberapa entitas akuntansi) pada lembaga/non lembaga/pemerintah pusat/pemda. Walaupun kita sudah mengatur masalah korupsi di tingkat korporat.
jUDUL: Penyelarasan Program/kegiatan Pemerintah Desa Sebagai Taman Mini Pemerintahan Diatasnya.
oLEH: Indras WW, Drs. MM serta Alip SE, dan Mas Yudho DiNingrat
bUKU " Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa" terbitan AUDITAMA ENAM BPK RI Tahun 2015 itu yang diketuai oleh BPK AUDITAMA VI Sjafrudiin Mosii, Drs. M.Si, pada halaman 35 (C), menyebutkan bahwa perlunya penyelarasan program/kegiatan untuk mengantisipasi kesamaan, baik over/under load SDM maupun logistik. Sebagai Taman Mininya pemerintah di atasnya, maka pemerintah desa memiliki alur program maupun kegiatan yang sama, seperti di pemerintah diatas ada RPJM maka di pemerintah desapun ada juga, di Pemda/pemkot ada konsultasi dengan Anggota DPRD dan atau Anggota DPD maka di desa punya juga yang namanya Badan Perwakilan Desa (BPD). Samaa khan.... Yang beda dimana?? desa itu pang 5- nya karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, karena disitulah pondasi pemerintahan. ada berita lelayu, pemerintah desa yang bergerak, ada perbaikan gorong2 desa itu punya. Sekolah SD, sekolah TEka itu datanya ada di desa, Data PUS, data pemeriksaan jentik jentik pun juga ada di desa selaku koordinator. Maka desa memiliki peran sangat penting hingga pemerintah pusat mengucurkan yang namanya dana desa. BPk RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara tertinggi sangat berkepentingan terhadap pengawasannya baik sejak musrenbank hingga pelaporan di Kemntrian Desa maupun di Kementrian Keuangan. Dengan demikian ada dua entitas pelaporan untuk masalah yang sama, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Secara akumulasi jumlahnya cukup berarti (significant) hingga layak suatu saat ada pemtaknya. Maka peran pendampingan cukup berarti demi tertatanya program maupun kegiatan tersebut, baiik dari pemkab/pemkot maupun dari provinsi. Keselarasan itu pada aspek saja??
Jawabannya begini..........Kesalarasan pada keseimbangan asas, baik asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas (Buletin Badan Diklat DIY: Edisi 62 Tahun 2017: Tulisan dari BPk. Sopingi, BA, SH, KN page: 5). Penerapan asas tersebut harus selaras, hingga selaras dengan tujuan perencanaan, penerapan serta pelaporan anggaran desa.Selain itu juga, selaras dengan program kegiatan yang disediakan oleh dana yangberasal dari pemerintah provinsi maupun daridana bantuan kabupaten. Hingga obyek program maupun kegiatan yang bersumber dari dana desa bisa menjadi infrastruktur pendamping dari sumber dana lain, yang merupakan proyek utamanya. Contohnya Beginih: Ada proyek desa jalan kampung nantinya diharapkan untuk pendukung jalan menuju kecamatan yang kemudian menuju jalan Kabupaten. Pendirian BUMDes untuk pendukung program peningkatan lahan pertanian yang menyedian bibit padi unggul, alat pertanian maupun sekaligus menyediakan obat hama. Itucontog proyek kegiatan dari anggaran desa sebagai pendukung program lain yang searah. Dana desa untuk bantuan peralatan TPA, guna mendukung program Kementrian Agama Bidang Pendidikan. Program Bantuan Dana Desa untuk pengadaan Al qur an Braile untuk para tuna netra. Program Bantuan Dana Desa untuk pengembangan Koperasi "PAMASTU" di pedukuhan maupun RT sebagai pendukung dari Program Pengembangan koperasi Dinas Koperasi. Demikian semoga bermanfaat, trimaaksh. Sekaligus Balas Budi Radio
Anda pernah membandingkan antara: Antara Data Manual dengan Data On Line? Bisa ini menjadi kasus baru, karena diakui bahwa pembangunan teknologi informasi itu bersifat bertahap, sehingga untuk era sekarang banyak terjadi kejanggalan, karena dalam bahasa akunatnsi baru sampai pada tahap " Work in process". Nah oleh sebab itu diperlukan kecerdasan dalam mencermatinya maupun mengkajinya, karena masing2 punya data sebagai landasan hitungannya maupun landasan logikanya. Laporan rekonsiliasi dibuat antara data yang berbeda sehingga harus dicari kesamaannya bila berbeda. ContoH; Data jumlah dana desa di Kemntrian Desa dengan data di Kementrian Keuangan itu berpotensi perlu laporan rekonsiliasi. Manakah yang dianggap sebagai entitas pelaporan dan manakah entitas akuntansi, karena selevel haruslah diketahui agar bisa disamakan. Sama sama kementrian (Barang kali Mbak DRa. , Elly Widiastuti MSi ; di Pemda Sleman mengetahuinya). Titik kritisnya dimana, ketika laporan rekonsiliasi berpotensi pada aspek independensinya?
Terus Terang Bahwa bahasan kita ini menggunakan pendekatan titik terendah dengan titik tertinggi seperti dijelaskan BPk Djarwanto, Drs. (dosen UNS) yang menuli Buku statistik yang diterbitkan BPFE Joyakarta. Titik terendahnya adalah laporan rekonsiliasi, titik tertingginya adalah nilai dasar diantaranya independensi. Jadi bisa disambungkan kedua titik itu, seperti jembatan sehingga terpenuhi low and high method. Hal ini penting hingga udah saat ini bentuk dokumen harus segera menyesuaiakan dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi, bagi pemeriksa yang cermat, akan bisa mengukur kualitas bukti dokumen. Bla sudah searah maka akan mudah melanjutkan serta mendesain antara hard copi serta soft copy, karena dua duanya harus seirama, menuju terpenuhinya asaas koneksitas. Kunci ini penting hingga pelan2 desain fisik dengan non fisik bisa bertemu, hingga irama nada masih perlu ruang untuk rekonsiliasi dengan tetap memegang teguh independensi. Banyak ketika belum ada teknologi informasi, nah pembangunan di era now inilah, ada dua dokumen yang harus dibangun secara senada, yakni dokumen hard serta soft.Lalu tinggi yang mana.
MENDEKATKAN JURANG PEMISAH ANTARA TEORI SERTA PRAKTEK AGAR PESERTA DIDIK TIDAK BANYAK MENGKHAYAL..............
Problem Pengting Dunia pendidikan adalah persoalan gap (jarak) antara teori serta praktek. Persoalan ini harus dihadapi secara bersama, bukan hanya dengan bertepuk sebelah tangan, namun harus dengan sinergi kedua tangan. Mengapa harus demikian? Persoalan pendidikan menjadi persoalan kasian , para guru banyak dibebani tugas klerikel (administrasi) namun juga harus menyiapkan materi pelajaran/kuliah yang selalu berubah2 setiyap waktu, karena kurilum yang bersifat top down, hingga bawahan tinggal melaksanakan, wallaupun hanya dengan hatilah bisa berkeluh kesah karena beban kerja yang cukup banayk. Nah maka peran KepalaDinas berikut jajaran vertikel hingga Pengawas Sekolah (dulu namanya PENILIK) harus janagn sampai tidak mengeahui praktek pelajaran di bawah. Semua kegiatan harus terkonsep, tidak boleh ada kegiatan yang tanpa proposa; maupun tanpa TOR (term of reference) yang akan menjadi rujukan juga oleh Inspektorat Kab/Kota.
Demikian pula Pergurutuan Tinggi, walalupun ada yang namanya kebebasan akademik, tetap para ketua jurusan maupun dekan harus mengikutiaraha para pembantu rektornya, yang merupakan kepanjanagn tangan dari Mentri Pendidikan, dengan demikian, bedanya Eselon Satu ada di Universitas sedangkan tingkat SMEA/SMA ke bawah ada dipundak Eselon Dua (Kepala Dinas). Rentang Kendali memang besifat terbalik, Seorang Kepala Dinas Pendidikan harus mengawasi, berapa tingkat sekolah, dimana saja, berapa kepala sekolah, berapa murid, berapa gururu, berapa BMN (barang milik negara). Menghadapi fakta ini, maka harus punya alat kendali (kartu kendali pekerjaan) hingga semua bisa termonitor seperti alat CCTV Lalu Lintas itu. .... Ini tanatangan bagi beliau yang bekerja dengan rentang kendali yang dalam serta lebar maupun luas. Dengan demikian saatnya pihak pendidikan memanfaat teknologi informasi sebagai alat kendali. ContoH. Kegiatan di SMEA kecamatan tertentu,termonitor dengan alat teknologi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadya. Bagi Penilik Sekolah dimana "Home Basednya" di Kantor Kecamatan, juga punya alat teknologi untuk memonitor kegiatan para kepala sekolahnya. Tentunya juga termasuk di perguruan tinggi, dekan harus memonitor peserta didik yang sedang praktek kuliah kerja di BPK, contohnya. Praktek kerja lapangan itu masuk KRS atau bukan, inilah salah satu untuk mendekatakan Gap antara teori dengan praktek hingga setelah mereka kembali ke kampus, ada masukan untuk kampus, yang bisa digunakan untuk perbaikan kurikulum. Kenapa harus demikian? Ynag sering mendahului itu praktek, maka kampus bisa ketinggalan.................sekalipun kurikulum sudah canggih, namun canggih itukhan menurut praktek di luar negeri.
Harus Bisa Membedakan Sistem Teori dengan Sistem praktek, teori itu akan muncul melalui beberapa proses pentahapan, walalupun itu juga bisa saama dengan sistem praktek yang juga melalui proses pentahapan yang dipelajari dalam Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) yakni ada struktur maupun ada prosesnya. Bedanya dimana? Teman dari BAPEDA staf ibu Sri Mulyani,dra, MSi pernah menulis tentang sebab sebab program belum berhasil diantaranya belum tersambungnya anatar tujuan program dengan hasilnya. Yang beratlagi menyambungkan Visi dengan hasil? Maka dalam merumuskan visi harus berbasis riil/fakta, sehingga pencapaiannya tidak "megap2". Nah seperti membuat rencana pendapatan, itu juga demikian. Potensi tetap digali terus namun tetap membuat pemetaan resiko. Buat apa pemetaan resiko? Jawaban cukup sederhana, yakni bila "mentog", punya alternatip. Belajar dari ahli teknologi informasi, tidak pernah buntu membuat menu menu terbaru dari hand phone.
Bagaiakn "jembatan", apa yang terjadi jika jembatan kali krasak itu putus, itu sebuah tamsil, supaya kita selalu punya alternatip, jangan di rumah saja, hidup ini kita harus berani "melangkah lagi" seperti lagu Vina Pandu itu. tetap percaya dan berusaha sekalipun itu Kartono maupun Kartini. Sukar itu harus punya cara, inilah ilmu sederhana nasihat orang tua kita, yang dulu tidak mengenal yang namanya "perpustakaan" dikenal hannya kurikulum sederhana yakni ping poro, lan sudho. Namun kenapa Beliau bisa menanamkan ilmu yang bisa menusuk hingga tidak lupa. Kita kadang terpesona, saya juga bisa begitu, namun kacamata kuda kadang dipakai, bukan berarti sombong namun itulah cara mendekaatkan teori dengan praktek yang kadang memang praktis seperti belajar kurusus mengetik dengan sebelas jari.
Jadi kita bisa membedakan, akan kebutuhan praktis namun mengesampingkan jumlah. Sadar bahwa proses itu penting dengan memperhatikan struktur, sebab prosesnya dengan memperhatikan masing masing struktur itu beda. Prosesnya Nabi Sulaiman akan berbeda dengan Nabi Yunus, yang justru Rasul Yunus berpengalaman di perutnya ikan. Pak Sulaiman juga tidak Iri, dia punya dunia sendiri yang harus disinergikan, seperti sinerginya dokter puskesmas dengan para bidan yang dimonitor oleh Kepala Dinas Kesehatan, tentunya demikian. Secara struktural itulah peran sinergi untuk mendekatkan persoalan gap, baik gap pemahaman rentang kendali maupun pemahaman tentang masalah teknis. Perlu bantuan juga, walaupun itu hanya CCTV yang menggunakan layar. Dengan hanya duduk maka sudah timbul kedekatan secara otomatis karena faktor kebutuhan serta kesehatan.
Muali Masuk Peserta didik mengkhayal. Ketika bekerja dengan ijasah SMEA maka akan berbeda bila masuk dengan ijasah PT. Bayangkan, alhamdulilah bisa menjadi PNS, dimana sekarang sukarnya bukan main masuk ASN. Akhirnya bisa paham, bahwa sektor pemerintah itu aspek lingkungannya berbeda, dengan lingkungan akuntansi ketika diajarkan kuliah dulu. Memang ketika lingkungan berbeda kita harus segera cepat berubah, walaupun memerlukan persiapan ples gerak reflek, dengan tiba tiba harus merespon sikon dari dampak berpikir positip yang selalu relevan. Nah dari situlah kadang peserta didik lulusan apapun harus siap dengan sikon yang mendadak hingga mereka harus dibekali ilmu yang harus direspon secara reflek seperti strategi petugas outbond. Jangan sampai peserta didik "MLONGO" , ketika pemandu sudah berkomando, karena permintaannya dipahami kurang operasionalsehingga menjadi begitu. Nah ini menjadi bahan garapan untuk penyusununan konsep kurikulum di Tingkat Satuan Pendidikan yang Bawah. (lupa: Satuan di sekolah2 itu). Dengan sistem botom up memang beruntung namun jika itu sebaliknya maka penting proposal (tor) itu diajukan untuk pengesahan segala kegiatan, bukan hanya tingkat kegiatan ekstra saja. Dengan demikian maka ada monitoring baik secra fisik maupun secara administrasi.
Tidak salah yang namanya mengkhayal itu bisa menjadi pembelajaran berharga. Contoh: Pelukis, Sutradara, Penulis naskah film " Si Doel Anak Kampus", itu menjadi kaya ide dari pelajaran 'mengarang" guru bahasa indonesia, dulu namanya mengarang bukan pelatihan pengembangan ide. Hingga ketika belajar tentang metodologi penelitian, ternyata bukan hanya untuk membuat laporan hasil penelitian, bisa dipraktekan dalam kegiatan pemeriksaan, hingga bisa memperoleh Temuan Pemeriksaan (TP) yang matang hingga pihak terperiksa mau mengakui atas temuan tersebut. Hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan bisa dilakuakn dengan tepat waktu (60 hari sejak HP diterima). Mengapa bisa tepat ditindak lanjuti karena TP sudah memang matang. Ples rekomendasi, secara teknis, operasional. Kedekatan antara teori dengan praktek itu ada disini, yakni aspek operasional. Maka operasional ini juga harus dibuat indikatornya, karena sesuatu harus terukur. Siapakah yang harus menyusun konsep tentang indikator operasional?? Bapedakah, ataukan unit kerja yang memiliki tupoksi? Kepala Bapeda harus membuat arahan yang jelas serta terukur juga hindari tumpang tindih yang menyukarkan di lapangan. Ini akan menjadi pegangan Aparat Pengawasan dan atau Aparat Pemeriksa. demikian semoga bermanfaat 29 Pebruari 2020
ASPEK PERJANJIYAN HARUS DIDEKATI : Bukan Hanya: Substansi: Oleh: Sukma Sisoneti, SE, M.Si, Akuntan.
Aspek perjanjian itu paling penting dalam bertransaksi walalupun tidak tertulis, apa lagi perjanjian kunci penting bukan hanya kunci dukuh saja. Kunci yang lebih tinggi lagi, iku akan nampak, bukan hanya soal nama saja. Ketika nama pria bisa untuk nama wanita itu juga tidak sembarangan, itu sebuah kode akan suatu saat terjadi perubahan cukup penting. Ketika juga Didik Nini cowok bisa menari untuk "penyeimbang" walalupun pantai utara bakalan tidak bisa mengimbangi kuatnya gelombang laut kidul. Kadang berpikir, mengapa para wali/kyai itu banyak berada di pantai utara, belum bersedia berada di pantai selatan.
Kyai itu lebih menyukai aspek qouliyah karena masalah tanggungjawab (responsibility), miri E KTP ada di "grace road" walalupun wawasannya hingga langit yang berlapis. Lapisa itulah yang menyebabkan kyai selalu punya bahan untuk mengisi kuliah setelah subuh. Selalu punya bahan pembicaraan walalupun bergelar akademik juga, lengkaplah, kyai yang berbaju kota di era noW. Sadar beliau juga punya keterbatasan hingga masalah administrasi itu menjadi masalah penting, hingga pelayanan di kecamatan menggunakan Motoo: "PATEN" guna memotivasi untuk melakuakn pelayanan semirip pelayanan "Cendana". Betapa pelayanan administrasi menjadi masalah penting untuk menjamin tempat seseorang, bertempat tinggal dimana serta memilih tempat yang mana. Administrasi menjadi perjanjiyan tertulis, bagaikan perjanjian dengan Kitab Suci yang diimani. Jelas perjanjian kuat yang tidak mudah putus, contoh: Sudah di BPk RI itu dipegang teguh. Momentum Kesan seperti itu, akan selalu menghiasi setiyap langkah, karena akan terkonek, maka penting masalah administrasi hingga Pemerintah dengan Sabar menunggu untuk mengeluarkan PP tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara oleh Non Bendaharawan. Nah disitulah pebagian lahan antara BPK RI dengan Pemerintah, dimana BPk RI tetap memegang warisan ARK untuk memperkuat UUD 1945 yang di syahkan pada tanggal 19 Agustus 1945 ini. Itu Ini juga aspek perjanjian administrasi, walalupun banyak godaan sebelum era 1964. Administrasi pun banyak godaan, hingga bila kuat atas godaan itu Insya Allah memperoleh Gantiningsih.
Bukti (nahbayi) ganti bisa banyak, bisa ketenangan hati, bisa sering disebut namanya, bisa dimonitor. Apa nilai intrinsik dari sebuah adminstrasi?? Satu: Bbahan Arsip; dua. totrace, Tiga: Masukan bahan museum, Empat, janagn lupa, enam. menjadi kunci yang itu bisa generasi belum bisa paham, tujuh. Seabagai cara untuk bahan menyusun kurikulum yang mencerdaskan, delapan: Teknik penanaman ilmu bagi yang sudah dibukak kuncinya. 9. Teknik untuk mengetahui pentingnya pembelajaran kauniyah, 10. Hasil uji coba sebagai dasar merubah PAUGERAN , Sebelas:.........Intrinsik ini bisa menjadi ObAt seperti disampaikanoleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan di Radio pagi itu, bahwa obat itu tidak harus "chemical" ada, namun pendekatan psikologi bisa menjadi obat termasuk menikmati Literasi tenatng administrasi yang disukai para Kyai Jaman Dulu Kalla, sekarang anakmuda lebih suka meliat layar. Dulu ada layar terkembang ciptaan HABE Yasyiin sinergi denganNH Dini.
MANAJEMEN RESIKO DALAM
BalasHapusPEMERIKSAAN KEUANGAN
Bagian: Pertama
Oleh:
Indars Woro Wiyadi, Drs, MM
Referensi:
a. DR. Bandi dan Drs. Joko Surarsa, Ak: Catatan kuliah Akuntansi Lanjutan, . Pabelan Offset, 1998
b. Mulyadi. Ms.c. serta Hasan Fauzi, Doktor: Hand Out Auditing dan Sistem Pengendalian Manajemen , BPFE: 1999.
c. Ibu Ice- Andri WW- Acmad Cahyono: Praktisi Pemeriksa.
Ketika BPK Doktor Wimboh Santosa, pidato dalam pengukuhan dosen besar di FE UNS Solo, beliau berorasi tentang manajemen resiko dalam sektor ekonomi makro. Bukan kami IRI namun akan ”share”masalah manajemen resiko dalam pemeriksaan keuangan (general audit), yang pernah dilakukan pada LKPD Pemerintah Daerah.
Definisi umum dari manajemen resiko adalah pengelolaan suatu resiko, yakni kemungkinan sesuatu itu berbeda antara kenyataan dengan harapan. Dengan resiko yang dikelola maka tingkat kerugian bisa diperkecil ataupun bisa didiversifikasi. Itulah keuntungan manajemen resiko.
Dalam pemeriksaan juga demikian, perlunya resiko dipetakan kemudian diidentifikasi titik manakah yang akan muncul dan peluang akan muncul secara berulang. Titik titik yang berpotensi akan muncul dalam pemeriksaan keuangan yakni pada program pemeriksaan , kemudian pelaksanaan pemeriksaan serta pada tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Resiko dalam program pemeriksaan. Resiko ini bisa diduga terkait hubungan antara tujuan pemeriksaan dengan langkah langkah pemeriksaan; Resiko berikutnya, soal metodologi pemeriksaan, baik soal pemilihan metode sampling maupun penentuan tingkat Planning Materiality (PM) maupun Tolerable Error (TE). Kemudian selanjutnya resiko dalam menuangkan rumusan langkah2 pemeriksaan.
Nanti di sambung di bagian dua..............
Bagian Dua:
BalasHapusResiko ini bisa diduga terkait hubungan antara tujuan pemeriksaan dengan langkah langkah pemeriksaan;
Contoh: Untuk mengetahui eksistensi keberadaan gedung yang telah selesai di bangun .
Langkah: a). Telusuri nilai asset tersebut dari rekening neraca ke buku besar serta buku pembantu (bila) ada. B) kemudian lanjutkan periksa SPJ atas pembangunan gedung tersebut termasuk pelajari kontrak beserta lampirannya; c). Pelajari juga laporan Konsultan Perencana maupun konsultan pengawas proyek untuk mengetahui kecocokan RAB dengan pelaksanaan proyek. D) Cek kembali perhitungan harga perolehan kemudian cocokan dengan angka yang ada dilaporan keuangan.
Analisis langkah P=2: Langkah tersebut belum menyinggung aspek pengujian assersi keberadaan asset, sehingga perlu untuk dibuat langkahnya. Dimanakah asset tersebut serta sesuaikah dengan yang diperjanjikan dalam klausul perjanjian pembangunannya termasuk jaminan pasca gedung selesai di bangun? Implikasi dari langkah tersebut: akan diketahui validitas nilai harga perolehan nilai gedung dari hasil penulusuran dan perhitungan serta cek fisiknya.
Resiko apa yang terjadi jika pada bagian ini kita deteksi:
a) Kemungkinan terjadi salah tafsir oleh pemeriksa dalam menafsirkan langkah langkah pemeriksaan sehingga berpotensi tidak sesuai tujuan pemeriksaan;
b) Kemungkinan terjadi langkah2 pemeriksaan tidak mencrminkan kondisi di lapangan karena tidak didahului dengan pemeriksaan pendahuluan;
c) Kemungkinan terjadi pemeriksa tidak bisa mengembangkan sikap ”skeptis” secara profesional karena berbagai faktor, seperti dibatasinya oleh terperiksa dan atau prosedur tidak bisa dilakukan di lapangan, DST.
d) Kemungkinan terjadi langkah pemeriksaan tidak menemukan masalah yang material, hingga langkah ini tidak efektif maupun tidak efisien
Resiko ini bisa diduga terkait soal metodologi pemeriksaan; Variabel ini penting dalam pemeriksaan, karena apa? Guna mengantisipasi gugatan pemeriksaan maka pada bagian ini merupakan variabel penting. Resiko dalam metodologi pemeriksaan harus membuktikan adanya ungkapan sebagai berikut:
Kesalahan pemeriksaan bisa disebabkan karena populasi tidak tersampling ataukah kesalahan pemeriksaan terjadi karena kesalahan pengambilan kesimpulan atas sample yang diambil. Kesalahan pengambilan kesimpulan atas sampel yang diambil bisa disebabkan oleh faktor penentuan tingkat kesalahan yang ditolerir.
Kedua ungkapan tersebut memiliki terapi yang berbeda
Nanti di sambung di bagian tiga..............
Masih Berlanjut PADA RONDE TIGA : Tentang resiko metodologi pemeriksaan terkait penggunaaan “TOOLS: STATISTIK”.
BalasHapusMohon maaf sebelumnya, kepada ahli statistik. Pemeriksaan keuangan (general audit) itu yang diperiksa adalah penyajian atas informasi keuangan di dalam laporan keuangan, sehingga dampaknya bukan soal benar apa tidak, hingga opini profesi AKUNTAN diantaranya, WDP dengan WTP. Nah oleh sebab itu, penggunaan statistik hanya alat, namun apakah alat ini merupakan alat utama ataukah hanya sekedar membantu menentukan materialitas saja, para ahli yang bisa menjelaskan.
Kami yang pernah melakukan praktek, statistik bisa membantu dalam hal tertentu. Pada masalah yang lebih detail belum bisa dipraktekan seluruhnya karena beberapa kendala. Di antaranya, statistik hanya terkait dengan mata anggaran aliyas aspek mikro, ketika di tarik di atas, akan bisa melebur terutama jika ada praktek yang namanya “PROGRAM SINERGI dan atau “KEGIATAN SINERGI”. Apa lagi era yang namanya REVOLUSI INDUSTRI JILID Terakhir.
NAH ini tantangan para ahli untuk merumuskan kembali aspek mikronya ketika di sinergikan ke samping seharusnya sudah berubah ”tool”-nya. Pentingya diawali untuk merintis penggunaan alat statistik guna mengukur sinergi antar populasi, maupun antar sampel. Agar hitungan bisa mendekati kebenaran fakta di lapangan pada era saat ini.
Contoh: Program Desa Mandiri, banyak sumber untuk membiayai program ini hingga caranya bagaimana untuk mengukur keberhasilan sinergi antar sampel berbagai dana untuk membiayai program desa mandiri. Itu baru kita lihat dari populasi mata anggaran. Bukannya kita mencuri star, seperti kuliah BPK Prof. Doktor Mardiasmo di Badan Diklat BEPEKA Perwakilan DIY di bulan Nopember 2019 kemarin, perlu ditindaklanjuti. Terutama tentang pengunaan statistis untuk mengukur program maupun kegiatan yang bernafaskan ’SINERGI”. Akan tidak menjadi relevan jika kita masih menggunakan populasi maupun sampel hanya dengan asumsi itu individu padahal kenyataan program maupun kegiatan itu bersinergi. Dampaknya apa?
Pengukuran kinerja tidak akan obyektip (aliyas mengandung distorsi kesimpulan). Tidak usah menggunakan hitungan sudah bisa diketahui. Nah maka para akuntan suda saatnya menyiapkan kertas kerja untuk menyikapi penggunaan statistik dalam mengukur resiko, ketika ada praktek itu sudah ”sinergi” .
Terutama bila ada pertanyaan: Bagaimana mengukur PM/TE pada program maupun kegiatan yang bersinergi ?? Ahli Akuntansi Biaya sudah tahu lebih awal, masalah common cost, maupun sistem SAMSAT (Majalah : Jogya Wara). Demikian dulu, nanti di bagian berikutnya.
Bagian Empat:
BalasHapusResiko dalam membuat langkah pemeriksaan dalam tugas yang otomatis melekat pada pemeriksa:
Contoh: Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan atas nama Badan Pemeriksa keuangan, secara otomatis dibebani tugas konstitusi yang tercantum dalam Peraturan BPk RI Nomer Tiga Tahun 2007 tentang: Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap bendahara sesuai Bab III pasal: 3.
Dimana aturan tersebut atas dasar pertimbangan pada ayat Empat UU Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Peraturan BPk RI tersebut secara otomatis melekat secara sistemik bagi pemeriksa yang melakukan semua jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan tujuan tertentu. Karena sudah bersifat sistemik pada pemeriksa maka ada langkah pemeriksaan maupun tidak ada langkahnya, tetap itu menjadi tugas pemeriksa BPK RI.
Mengapa melekat secara sistemik serta oto matis?
Jawaban begini:
Keuangan Negara adalah TUPOKSI BPK RI sesuai Pasal 23 UUD 1945;
Hingga mengakibatkan secara otomatis pula kerugian Negara menjadi titik pusat perhatian Bepeka RI;
Nah maka perlu kejelian pemeriksa dalam menata KKP ketika inventarisasi kerugian tersebut sudah terinput pada soft ware tertentu, lalu KKP Manual masihkah diperlukan enggak? Ini harus diperjelas agar ketika Ibu Ida SunDari SH – MM dari Inspektorat Pengawasan menanyakan bisa menjawab. Hingga resiko akan ada pertanyaan demikian sudah kita antisipasi, karena sudak diinput lewat software.
MANAJEMEN STRATEGI DENGAN MANAJEMEN RESIKO DALAM "Controllership"
BalasHapusKetika BPk Bactiar Efendi dengan Asistennya beliau Mas Hasan Fauzi (temannya PAk Agus Priyono,drs. , Ak), menjelaskan tentang visi, misi, serta goal strategi organisasi dalam mata kuliah Controllership yang sekarang berganti nama menjadi Sistem Pengendalian Manajemen, dengan referensi utama Robert Antony Dearden cs...menjelaskan bahwa strategi dan resiko memiliki hubungan dekat walalupun dibicarakan pada bab yang terpisah.
Prakteknya itu melekat, ketika kita praktek tentang strategi otomotis ada resiko yang melekat yakni resiko itu sendiri. Bagi peserta didik yang ketika kuliah sudah sudah berkreasi dan berinovasi maka itu otomatis tertanam dalam pola berpikirmaupun pola bertindak, walalupun kadang kalla bila di tanya definisi tidak bisa cepat seperti yang ada di referensi. Namun jika definisi yang tidak teks book bisa. Apa hikmahnya?
Ada benang meraah yang jelas yakni antara teks book dengan praktek, yakni jembatan nya berupa "inovasi" . Dengan kebiasaan berpikir maka terbiasa pula sesuatu dengan inovasi sendiri, namun masih dalam kerangka teks book tadi.
Maka bila kita membahas antara strategi dengan resiko dalam konteks "best practice" secara otomatis ada hubungan terbalik antara strategi dengan resiko, yakni maksimalisasi hasil strategi namun minimalisasi resiko. Ini bukan ungkapan yang mudah kadaluwarsa, sampai kapanpun akan berlaku.
Mohon maaf digunakan pendekatan ilmu murni (pure science)seperti kita SMA dulu..... walalupun teknologi berubah maka ungkapan ini tidak ada yang menyangkal.
Cara berpikir begitu, hingga ilmu kita tetap diperhatikan....walaupun referensi tidak banyak. Hanya pengembangan, seperti ilmu bahasa mesin saja yakni9 antara nyala apa tidak. Ilmu dasar bahasa mesin khan hanya begitu, berikutnya dikembangkan sendiri... Silahkan Tanya (ST) pada ahli merangkai komponen elektronika menjadi radio maupun lampu flip flop. sederhanakan cara berpikirnya (namun) metodologinya mudah dipahami pembaca. Maka strategi dan resiko itu bagaikan mata uang logam, antara angka sama burung menjadi satu, nempel. Para praktisi tidak akan berbelit belit untuk menjelaskan akan hal itu, karena yang lebih diutamakan untuk mengamati pergerakan variablenya dari pada masalah perumusannya. Ini bedanya mengapa tim perumus kadang kalah dengan yang mencuri star.
Hingga BPS kadang juga dibuat sibuk menari data yang bisa mewakili, karena untuk mengimbangi kondisi di lapangan. Nah oleh sebab itu, variable strategi8 dengan variabel resiko itu harus dibuat satu variabel lain yang namanya alat kendali untuk keduanya. Contoh: Bisa CCTV, bisa kartu kendali, bisa berbentuk laporan bulanan maupun Tahunan). Media Pengendali itu penting agar tidak terjadi sifat EGO CENTRIS.
Maka masuklah psikologi organisasi yang ini disentuhjuga dalam mata kuliah ini, hingga kita tahu kapan harus berstrategi maupun kapan harus menunggustrategi. Jelas kan, ada waktu pro aktif ada pula waktu untuk diam, itulah asyiknya belajar mata kuliah ini.
Karena mengetahui variabel terkait akan merespon, walalupun yang tidak terkait tidak tahu. Itulah beruntungnya mempelajari ilmu dengan satuan variabel, tajam serta bisa menusuk ke topik yang dibicarakan. Ini rahasia lhoo dari sebuah pertanyaan yang tidak salah dalam perumusannya. MIRIP dengan perumusan hipotesa ketika kita membuat proposal, maka kiat praktekan bukan hanya saat menulis hasil penelitian.
Dengan menggunakan satuan variabel akan jelas apa obyek pertanyaan serta apa kata kerjanya. Pembelajaran menarik ketika kitamenjelaskan soal resiko serta strategi di atas.Tidak terasa kiat di ajari bagai8aman mengkaitkan antara praktek strategi dengan sekaligus resikonya, kemudian di cocokan dengan teks booknya.
Demikian semoga bermanfaap. Tim ibu Dewi Frequensi (ALUMNI S-2 UGM) CS....
PENDEKATAN BEST PRACTISE
BalasHapusDALAM MENDIAGNOSIS TEMUAN PEMERIKSAAN
UNTUK PEMERIKSAAN KINERJA
(PERFORMANCE AUDIT)
Kerjasama:
Perwakilan BPk RI DIY dengan
Badan diklat PKN ples FE UNS SOLO
PEBRUARI 2020
Rhenald Kasali (KR) yang banyak menuklies praktek pemasaran, ternyata pemasaran itu harus dibungkus dengan berbagai cara guna memperoleh daya tarik hingga produk itu diperhatikan dulu. Baru kemudian diolah yang lebih baik. Begitu pula dalam pemeriksaan kinerja , Satu K ples 3E menjadi resep jitu untuk menilai kinerja , baik kinerja administrasi keuangan dan atau kinerja fisik/non fisik.
Kinerja itu apa? Ada unsur effort, ada indicator mayor maupun minor, ada sistem yang jelas, baik plan, do, maupun ceknya. Mengapa harus ada sistem yang jelas, untuk dilakukan pemeriksaan kinerja? Jawabannya begini. Karena pemeriksaannya berbasis sistem juga.
Contoh: Anda mau memeriksa cara kerja mesin motor, maka anda harus tahu sistem keja dari mesin itu, baru anda bisa melakukan pemeriksaan kinerja. Bagaimana anda bisa melakukan pemeriksaan kinerja jika anda tidak tahu sistem kerjanya, ini logika.
Anda ingin memeriksa cuaca, juga begitu mirip tahu cara kerja cuaca, termasuk faktor faktor penyebab jika terjadi anomali cuaca.
Maka begitu penting yang namanya sistem termasuk juga sistem pada sistem yang sporadik. Nah maka pemeriksaan kinerja walalupun dengan pendekatan praktis juga tetap digunakan pendekatan sistem. Karena praktispun juga punya sistem.
Contoh anda memeriksa ketebalan aspal pada jalan TOL: Begini, pilih cuaca yang tepat untuk mengambil sampel aspal, kemudian pilih tiga tempat untuk sampel yakni lapisan aspal di lokasi datar, yang lokasi legok maupun yang agak miring. Nah kemudian, sampel di ANA lisisdi Laboratoriun PU, apakah di Universitas yang punya Lab teknik sipil ataukah pada laboratorium di PUSLATBOR milik PU. Itu cara praktisnya. Tinggal menunggu hasil lab.
Audit Keuangan serta Kesejahteraan Rakyat.
BalasHapusOleh: Ahmad Jazuli, MM serta Doktor Barullah Akbar serta Indras WW
Proyek Besar (PB) Pemerintah hanya bisa didekati secara makro, karena menyangkut aspek hajat hidup orang banayk sesuai pasal 33 UUD 1945. PLN, Pertamina, Telcom, BUMN Perhubungan maupun BUMN Jasa Karya.
Itulah BUMN Raksa-sa yang siap bersaing dengan raksasa dunia juga.
Namun jangan lupa dengan BUMN DIknas BUMN benih seperti Sang Hyang Seri seperti Balai Pustaka yang dulu menerbitkan buku buku warisan bertahun tahun dari TK, SD hingga SMA/SMEA. Nasibnya harus dieavaluasi dengan pendekatan makro namun tetap berteknologi tinggi sebagai segmen baurannya.
Keragaman Indonesia menjadi titik perhatian pembangunan, hingga BPK Nadiem Makariem Mendiknas menghapus UN karena faktor keragaman kita harus menjadi titik pointnya. Ketika IRI AN masih penuh alam perawan, namun Jakarta sudah jauh melangkah, hingga pemeriksaapun sudah menjadi aspek makro. Dengan indikator makro juga karena apa? Kesejahteraan dalam skala makro itu indikatornya akan berbeda dengan kesejahteraan dalam aspek mikro. Itulah lahan BPK RI.
Proyek besar itulah yang menjadi sasaran pemeriksaan Badan Pemeriksaan keuangan sesuai pasal 23 UUD 1945
(Sekretaris)
Referensi: Jurnal Tata Kelola dan akuntabilitas Keuangan Negara BEPEKA Republik Indonesia (ISSN:24643937 dan 2549452)
Mata kuliah evaluasi Proyek dengan dosen BPk Mugi RAharjo, SE. Msi dulu sangat berperan untuk menganalisis kelayakan proyek besar. IRR, Present value, Benefit and cost analysis adalah tools analysisnya. Itulah alat untuk mengevaluasi peran proyek besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek makro yang kewenangannya di pegang oleh BPK RI. Bagaimana efektivitas pengendalian inflasi, pengendalian harga kebutuhan pokok maupun pengawasan lembaga kredit oleh O JK harus dieavaluasi secara canggih dengan teknologi tinggi. Tentunya juga efektivitas pengendalian Bencana oleh Tim Ibu Prof. DwiKoritawatik dari BPBD Pusat yang bulan berikutnya akan banyak yang memperhatikan karena dampaknya cukup luwas.
BalasHapusLalu akan jelas hubungan antara Audit Keuangan BPK RI dengan kesejahteraan rakyat melalui media alat evaluasi seperti di atas tadi. Namun memang tidak bisa jangka pendek, karena dananya juga besar pula serta tingkat pengembaliannya juga membutuhkan waktu yang lama. Rate of returnnya butuh waktu yang lama?
Proyek jalan Tol , Proyek Bandara Baru, Proyek Pembangunan Karakter, contoh lagi. Semangkin canggih, maka alat analisisnya juga canggih hingga evaluasi AMDALPUN juga tidak bisa disepelekan.
BalasHapusBoleh juga indikator kesejahteraan ekonomi atas dasar berbagai indeks perhitungan seperti gini ratio, indeks pembangunan manusia seutuhnya , indeks pertumbuhan ekonomi, indeks inflasi DSB. Namun ketika masuk di aspek pemeriksaan (AUDIT)maka kita akam mulai masuk pada alat analisis evaluasi proyek, yang lebih mendekati ke aspek pada proyek yang akan, sedang maupun telah dibangun. Contoh: Proyek Penyelesaian masalah BLBI. Ini proyek Kejaksaan yang Multy Years. Masih ada lagi yang mirip seperti Proyek Penyelesaian masalah Bank century, Masalah E KTP. MAka proyek non fisik ini juga merupakan lahan BPk RI yang akan mengkaitkan dengan kesejahteraan Rakyat dalam aspek Makro. Auditama yang membawahi bidang tersebut tentunya lebih memahami dalam konteks pekerjaan yang multy years bagaiakan proyek besar di atas.
Banyak aspek yang bisa di sorot terkait audit keuangan yang terkaita dengan kesejahteraan rakyat, baik dari alat analisisnya maupun dari skala proyeknya, nah tentunya akan mengerucut pada pencapaian kesejahteraan yang ada di pasal 23UUD 1945 maupun pasal 33nya.
RENTANG KENDALI TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BalasHapus(Setelah Amandemen UUD 1945).
Setiap ada unsur keuangan negara menjadi obyek kewenangan BPk RI baik anggaran yang ada di APBN /APBD maupun anggaran non budgeter juga baik bendahara uang maupun bendahara barang. BPK juga memiliki fungsi quasi yudisial yakni dengan memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan kerugian negara/daerah (Majalah Jurnal TAKEN BPK RI: page :29/2015).
Secara rinci obyek pemeriksaan BPk Ri meliputi: Seluruh APBN/APBD dan BUMN/Yayasan BUMN serta BUMD, Bank Indonesia maupun OJk. Baik Sipil maupun TNI POLRI.
Luasnya rentang kendali tugas BPK RI memberikan implikasi pada kompetensi para ASN BPK RI serta Para Anggotanya, yakni harus menguasai berbagai peraturan yang terkait pada pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara baik aspek standar maupun aspek sistemnya,maupun teknisnya serta juga aspek penegakan profesionalime profesi.
IIP (yakni Independensi, Integritas serta Profesionalisme) merupakan tiga variable yang harus senantiasa ditegakkan dalam menjalankan profesinya. Kita juga memiliki lembaga penegakan Kode Etik yang diberi nama: Majelis Kode Etik.
HUBUNGAN KERJA DENGAN APARAT PENGAWAS PEMERINTAH INTERN dan atau APARAT PENEGAK HUKUM : Tunggu Tayangan Berikutnya
trima ksh: kalau dinantikan
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPK RI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN ATAU APARAT PEMERIKSA INTERN.
BalasHapusOleh: Tim Badan Diklat PKN BPK RI Perwakilan DIY
UU No. 15 TAHUN 2004: PASAL 14 AYAT (1): "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ayat (2): Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPk dan Pemerintah". Jelas dalam undang undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara tersebut ada kata terdapat "unsur pidana".
Barang kali suatu saat nanti kata tersebut perlu dievaluasi, jangan sampai ada tumpang tindih siapakah yang berhak mengevaluasi adanya unsur perbuatan tersebut, ketika BPK RI hanya berwenang menghitung kerugian negara, bukan masuk dalam unsur perbuatannya. JAdi selisih angka itulah kewenangan BPk RI yang menjadi titik perhatian sedangkan unsur perbuatan ada pada tugas Aparat Penegak Hukum, seperti kejaksaan, kepolisian maupun KPK.
Ini masalah penting, selisih atas suatu jumlah menjadi perhatian BPK RI dalam kegiatan TUPOKSINYA.
Contoh: Saat melakukan pemeriksaan stock opname, saat menghitung dan atau membandingkan daya rekat aspal dari tanah urug yang permukaan rata dengan tanah urug yang permukaan tidak rata. Itu semua berujung pada masalah "selisih".
Contoh lain: Ketika membuat rekonsiliasi antara jumlah barang yang dikirim dengan jumlah barang yang diterima maupun jumlah barang yang dicatat, serta jumlah barang yang berada dalam "deposit in transit". Itulah titik point tugas perhitungan kerugian negara/daerah oleh BPk RI.
Penyusunan PKPT (Program Koordinasi Pemeriksaan Tahunan )adalah salah satu bentuk hubungan kerja dengan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara sesuai : Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 pasal Pasal Tiga Bab III (butir:a): disebutkan bahwa pengawasan aparat pengawas fungsional adalah salah satu sumber informasi adanya kerugian negara. Setelah ditunggu 10 tahun baru muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2016, juga merupakan bentuk nyata hubungan kerja antara BPK Ri dengan APIP, yakni di pasal 4 BAB II.
BalasHapusHubungan Kerja yang jelas sudah tertuang dalam sebuah peraturan tentunya memberikan implikasi bagi entitas yang terlibat, sehingga harus ditindak lanjuti dengan mendesain JOB Description yang jelas, baik dalam komponen struktur organisasinya maupun job tersebut secara secara sistemik melekat dengan oto matis pada struktur organisasi yang lama. Dengan demikian akan lebih memudahkan untuk menginventarisir adanya potensi kerugian negara karena sudah diakomodir maupun sudah seacar otomatis melekat dalam struktur organisasi.
Demikian Semoga Bermanfaat.
COST BEHAVIOUR AND
BalasHapusORGANIZATION BEHAVIOUR
OF Practice Approach
Oleh:
Indras WW, Eko Kindro S dan
Agus Priyono
Aspek perilaku bisa dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu di Jurusan Akuntansi. Perhatian akan suatu perilaku akan menjadi titik sentral untuk menggerakan variable, apakah dari variable biaya maupun dari variable pendapatan. Para Peneliti memiliki formula jitu, untuk mengkaitkan hubungan antara variabel.
Contoh : Ketikan anggaran dinaikkan secara otomatis variable terkait akan bereaksi hingga organisasipun juga "action" untuk merealisasikan visi maupun misinya.
Maka terdapat hubungan yang erat antara perilaku biaya serta perialku organisasi, terutama organisasi yang beraroma sebagai pusat biaya (cost center). di dalam sektor publik itu hal biasa, karena negara maupun pemerintah memiliki otoritas penuh untuk mengamankan kedaulatan negara serta warga negaranya dari aneka kemungkinan gangguan bukan hanya dari dalam negeri saja.
Contoh: Kemungkinan terjadi Perang antara Amerika dengan Iran, Indonesia harus siap adanya biaya evakuasi WNI di Timur Tengah. Belum lagi ditambah masalah di Pulau Natuna. NAmun jangan lupa dengan Irian, yang hingga saat ini bisasuatu saat meletus lagi. Karena di KAlla titik perhatian ada di sekitar daerah Sabang, jangan lupa perhatian juga ada di Merah Okey.
Rentang kendali terhadap manajemen keuangan negara juga begitu, ketika titik perhatian ada di sektor biaya, jangan lupa dengan sektor " revenue center".
Permainan seperti sepak bola, ketika bola merasuk ke wilayah lawan, jangan terlena ketika bola direbut lalu ditendang cukup jauh masuk ke area penyerang di awal tadi. Seperti itu sebuah permainan yang menarik.
Manajemen pengelolaan biaya di sektor publik memang sukar di prediksi hingga yang namanya anggaran itu bersifat strategik dibandingkan masalah teknis.
Konsep pemutusan hubungan antara biaya dengan pendapatan adalah cocok untuk manajemen sektor publik. Hingga sampai pada pengertian kerugian di bidang sektor publik maupun di bidang privat, belum mendapat perhatian para profesor keuangan.
Implikasinya apa?
1. Manajemen biaya di sektor publik itu berbeda dengan manajemen biaya di sektor privat;
2. Sistem pendukung manajemennya juga tidak bisa disamakan;
3. Lebih lebih ketika seperti BUMN di bebani dengan fungsi sebagai "AGENT DEVELOPMENT".
Maka ketika fungsi sebagai agen pembangunan maka "mindset" tentang BUMN termasuk BUMD akan berubah,
Hubungannya Apa :
BalasHapusAGENT DEVELOPMENT dengan MANAJEMEN BIAYA serta ASPEK PERILAKUNYA
Pertanyaan Berat (PB); Maka sebenarnya masalah keuangan negara itu masih menjadi bahan perdebatan para ahli itu bisa dibenarkan. Karena kompleknya masalah, bahkan variablenya banyak sekali, bukan hanya contoh. ada anak tiri, ada menantu beda beda, ada yang mencuri star, jalur BPK mengikuti.....
Sebagai kunci memang itu membuktikan tingkat SIGNIFICANSINYA (TINGKAT URGENTSINYA) atas POROS yang dibangun. MAka seperti Masjidil Aqso (sekarang ada di Klaten) menjadi pusat perhatian karena banyaknya penumpang dengan kondektur yang lebih dari satu. Ini menjadi tamsil seperti juga masalah keuangan negara, yang begitu banyak pendapat tentang itu.
Hubungan antara AGENT DEVELOPMENT dengan MANAJEMEN BIAYA sangat dekat, sehingga desaian sistem harus mencirikan karakteristik hubungannya. Contoh begini; Ketika OJK melakuakn pengawasan terhadap bank bank yang memberikan kredit ke UKM, jangan lupa dengan konsep bahwa BUMN itu dibebani tugas sebagai agen pembangunan. Inilah menjadi obyek kajian yang menarik, termasuk implikasi berikutnya termasuk pada masalah penyimpangan di tingkat korporasi. Pembahasannya bisa lebih mendalam, karena pengelolaan biaya di sektor publik merupakan fungsi strategik dari suatu penganggaran. Maka memahami penggaran biaya di sektor publik juga harus memahami karakteristik sektor publik. Tanpa hal itu maka pemahaman kita menjadi tidak utuh.
KUNCI SISTEM AKUNTANSI SERTA KUNCI SISTEM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA
BalasHapusOLEH:
Drs. INDRAS WORO WIYADI, MM,akuntan
Berat namun judul ini akan kita bahas secara ringan untuk membuktikan bahwah yang berat bisa kita bicarakan secara ringan. Sistem itu apa serta tujuan apa? Contoh : ada sistem pengapian untuk menggerakan motor, ada sistem pendinginan untuk menghasilkan udara dingin. Jadi sistem itu didesian untuk tujuan tertentu. Sistem pembukuan untuk menghasilkan laporan, jadi sistem akuntansi itu digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berasal dari transaksi keuangan. Mudah dipahami khan. Lalu laporan keuangan untuk apa?
BPk Mulyadi, Drs. Msc, akuntan pernah ke FE UNS untuk memberikan kuliah umum, waktu itu beliau menjelaskan tiga fungsi akuntansi, yakni score keeping, direct attention serta problem solving. Ketika laporan keuangan difungsingkan sebagai score keeping maka itu baru berperan sebagai pencatat nilai dalam bentuk mata uang. Namun ketika laporan keuangan sudah sebagai pengarah perhatian (direct attention) maka fungsinya sudah di naikkan. Lebih tinggi lagi ketika diperankan sebagai problem solving, yang ini merupakan peran tertinggi untuk memecahkan masalah keuangan. Maka untuk menyusun laporan keuangan yang bermanfaat untuk tiga manfaat tadi harus disusun sistem akuntansi. Ini kunci yang pertama yakni kunci sistem akuntansi.
Nah berikutnya kunci sistem perhitungan kerugian negara, banyak peraturan yang mengatur tentang aspek ini, baik dari aspek adminstrasi maupun aspek perdata. Selain itu banyak pula lembaga pengawas maupun pemeriksa yang menangani hal tersebut, sehingga sistem pengawasan terhadap keuangan negarapun banyak baik dari aspek internal pemerintah maupun eksternal pemerintah seperti inspktorat, BPKP maupun BPk, serta KPK. Kemudian ada pada lembaga penegak hukum seperti kejaksaan maupun kepolisian.
BalasHapusSistem pengawasan maupun sistem pemeriksaan keuangan negara itu tentunya saling bersinergi secara optimal baik sinergi kesamping maupun sinergi secara vertikel.
Kerugian Negara/daerah didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal Satu: UU Perbendaharaan Negara). Maka definisi tersebut merupakan uraian sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Dengan demikian terdapat dua unsur yakni unsur nilai serta unsur perbuatan.
Itulah pondasi kerugian negarayang merupakan kunci kedua, dimana lebih banyak ke persoalan hukum.
Karena Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang berupa informasi SILPA/SIKPA itu tidak menjadi dasar kerugian negara. SILPA/SIKPA itu dalam kerangka entitas pelaporan (kumpulan dari beberapa entitas akuntansi) pada lembaga/non lembaga/pemerintah pusat/pemda. Walaupun kita sudah mengatur masalah korupsi di tingkat korporat.
Demikian semoga bermanfaat........jumpalagi
jUDUL: Penyelarasan Program/kegiatan Pemerintah Desa Sebagai Taman Mini Pemerintahan Diatasnya.
BalasHapusoLEH: Indras WW, Drs. MM serta Alip SE, dan Mas Yudho DiNingrat
bUKU " Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa" terbitan AUDITAMA ENAM BPK RI Tahun 2015 itu yang diketuai oleh BPK AUDITAMA VI Sjafrudiin Mosii, Drs. M.Si, pada halaman 35 (C), menyebutkan bahwa perlunya penyelarasan program/kegiatan untuk mengantisipasi kesamaan, baik over/under load SDM maupun logistik. Sebagai Taman Mininya pemerintah di atasnya, maka pemerintah desa memiliki alur program maupun kegiatan yang sama, seperti di pemerintah diatas ada RPJM maka di pemerintah desapun ada juga, di Pemda/pemkot ada konsultasi dengan Anggota DPRD dan atau Anggota DPD maka di desa punya juga yang namanya Badan Perwakilan Desa (BPD). Samaa khan.... Yang beda dimana?? desa itu pang 5- nya karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, karena disitulah pondasi pemerintahan. ada berita lelayu, pemerintah desa yang bergerak, ada perbaikan gorong2 desa itu punya. Sekolah SD, sekolah TEka itu datanya ada di desa, Data PUS, data pemeriksaan jentik jentik pun juga ada di desa selaku koordinator. Maka desa memiliki peran sangat penting hingga pemerintah pusat mengucurkan yang namanya dana desa. BPk RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara tertinggi sangat berkepentingan terhadap pengawasannya baik sejak musrenbank hingga pelaporan di Kemntrian Desa maupun di Kementrian Keuangan. Dengan demikian ada dua entitas pelaporan untuk masalah yang sama, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Secara akumulasi jumlahnya cukup berarti (significant) hingga layak suatu saat ada pemtaknya. Maka peran pendampingan cukup berarti demi tertatanya program maupun kegiatan tersebut, baiik dari pemkab/pemkot maupun dari provinsi. Keselarasan itu pada aspek saja??
Jawabannya begini..........Kesalarasan pada keseimbangan asas, baik asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas (Buletin Badan Diklat DIY: Edisi 62 Tahun 2017: Tulisan dari BPk. Sopingi, BA, SH, KN page: 5). Penerapan asas tersebut harus selaras, hingga selaras dengan tujuan perencanaan, penerapan serta pelaporan anggaran desa.Selain itu juga, selaras dengan program kegiatan yang disediakan oleh dana yangberasal dari pemerintah provinsi maupun daridana bantuan kabupaten. Hingga obyek program maupun kegiatan yang bersumber dari dana desa bisa menjadi infrastruktur pendamping dari sumber dana lain, yang merupakan proyek utamanya. Contohnya Beginih: Ada proyek desa jalan kampung nantinya diharapkan untuk pendukung jalan menuju kecamatan yang kemudian menuju jalan Kabupaten. Pendirian BUMDes untuk pendukung program peningkatan lahan pertanian yang menyedian bibit padi unggul, alat pertanian maupun sekaligus menyediakan obat hama. Itucontog proyek kegiatan dari anggaran desa sebagai pendukung program lain yang searah. Dana desa untuk bantuan peralatan TPA, guna mendukung program Kementrian Agama Bidang Pendidikan. Program Bantuan Dana Desa untuk pengadaan Al qur an Braile untuk para tuna netra. Program Bantuan Dana Desa untuk pengembangan Koperasi "PAMASTU" di pedukuhan maupun RT sebagai pendukung dari Program Pengembangan koperasi Dinas Koperasi. Demikian semoga bermanfaat, trimaaksh. Sekaligus Balas Budi Radio
BalasHapusLaporan Rekonsiliasi: Ujian untuk Independensi??
BalasHapusAnda pernah membandingkan antara: Antara Data Manual dengan Data On Line? Bisa ini menjadi kasus baru, karena diakui bahwa pembangunan teknologi informasi itu bersifat bertahap, sehingga untuk era sekarang banyak terjadi kejanggalan, karena dalam bahasa akunatnsi baru sampai pada tahap " Work in process". Nah oleh sebab itu diperlukan kecerdasan dalam mencermatinya maupun mengkajinya, karena masing2 punya data sebagai landasan hitungannya maupun landasan logikanya. Laporan rekonsiliasi dibuat antara data yang berbeda sehingga harus dicari kesamaannya bila berbeda. ContoH; Data jumlah dana desa di Kemntrian Desa dengan data di Kementrian Keuangan itu berpotensi perlu laporan rekonsiliasi. Manakah yang dianggap sebagai entitas pelaporan dan manakah entitas akuntansi, karena selevel haruslah diketahui agar bisa disamakan. Sama sama kementrian (Barang kali Mbak DRa. , Elly Widiastuti MSi ; di Pemda Sleman mengetahuinya). Titik kritisnya dimana, ketika laporan rekonsiliasi berpotensi pada aspek independensinya?
BalasHapusTerus Terang Bahwa bahasan kita ini menggunakan pendekatan titik terendah dengan titik tertinggi seperti dijelaskan BPk Djarwanto, Drs. (dosen UNS) yang menuli Buku statistik yang diterbitkan BPFE Joyakarta. Titik terendahnya adalah laporan rekonsiliasi, titik tertingginya adalah nilai dasar diantaranya independensi. Jadi bisa disambungkan kedua titik itu, seperti jembatan sehingga terpenuhi low and high method. Hal ini penting hingga udah saat ini bentuk dokumen harus segera menyesuaiakan dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi, bagi pemeriksa yang cermat, akan bisa mengukur kualitas bukti dokumen. Bla sudah searah maka akan mudah melanjutkan serta mendesain antara hard copi serta soft copy, karena dua duanya harus seirama, menuju terpenuhinya asaas koneksitas. Kunci ini penting hingga pelan2 desain fisik dengan non fisik bisa bertemu, hingga irama nada masih perlu ruang untuk rekonsiliasi dengan tetap memegang teguh independensi. Banyak ketika belum ada teknologi informasi, nah pembangunan di era now inilah, ada dua dokumen yang harus dibangun secara senada, yakni dokumen hard serta soft.Lalu tinggi yang mana.
BalasHapusMENDEKATKAN JURANG PEMISAH ANTARA TEORI SERTA PRAKTEK AGAR PESERTA DIDIK TIDAK BANYAK MENGKHAYAL..............
BalasHapusProblem Pengting Dunia pendidikan adalah persoalan gap (jarak) antara teori serta praktek. Persoalan ini harus dihadapi secara bersama, bukan hanya dengan bertepuk sebelah tangan, namun harus dengan sinergi kedua tangan. Mengapa harus demikian? Persoalan pendidikan menjadi persoalan kasian , para guru banyak dibebani tugas klerikel (administrasi) namun juga harus menyiapkan materi pelajaran/kuliah yang selalu berubah2 setiyap waktu, karena kurilum yang bersifat top down, hingga bawahan tinggal melaksanakan, wallaupun hanya dengan hatilah bisa berkeluh kesah karena beban kerja yang cukup banayk. Nah maka peran KepalaDinas berikut jajaran vertikel hingga Pengawas Sekolah (dulu namanya PENILIK) harus janagn sampai tidak mengeahui praktek pelajaran di bawah. Semua kegiatan harus terkonsep, tidak boleh ada kegiatan yang tanpa proposa; maupun tanpa TOR (term of reference) yang akan menjadi rujukan juga oleh Inspektorat Kab/Kota.
Demikian pula Pergurutuan Tinggi, walalupun ada yang namanya kebebasan akademik, tetap para ketua jurusan maupun dekan harus mengikutiaraha para pembantu rektornya, yang merupakan kepanjanagn tangan dari Mentri Pendidikan, dengan demikian, bedanya Eselon Satu ada di Universitas sedangkan tingkat SMEA/SMA ke bawah ada dipundak Eselon Dua (Kepala Dinas). Rentang Kendali memang besifat terbalik, Seorang Kepala Dinas Pendidikan harus mengawasi, berapa tingkat sekolah, dimana saja, berapa kepala sekolah, berapa murid, berapa gururu, berapa BMN (barang milik negara). Menghadapi fakta ini, maka harus punya alat kendali (kartu kendali pekerjaan) hingga semua bisa termonitor seperti alat CCTV Lalu Lintas itu. .... Ini tanatangan bagi beliau yang bekerja dengan rentang kendali yang dalam serta lebar maupun luas. Dengan demikian saatnya pihak pendidikan memanfaat teknologi informasi sebagai alat kendali. ContoH. Kegiatan di SMEA kecamatan tertentu,termonitor dengan alat teknologi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kotamadya. Bagi Penilik Sekolah dimana "Home Basednya" di Kantor Kecamatan, juga punya alat teknologi untuk memonitor kegiatan para kepala sekolahnya. Tentunya juga termasuk di perguruan tinggi, dekan harus memonitor peserta didik yang sedang praktek kuliah kerja di BPK, contohnya. Praktek kerja lapangan itu masuk KRS atau bukan, inilah salah satu untuk mendekatakan Gap antara teori dengan praktek hingga setelah mereka kembali ke kampus, ada masukan untuk kampus, yang bisa digunakan untuk perbaikan kurikulum. Kenapa harus demikian? Ynag sering mendahului itu praktek, maka kampus bisa ketinggalan.................sekalipun kurikulum sudah canggih, namun canggih itukhan menurut praktek di luar negeri.
Harus Bisa Membedakan Sistem Teori dengan Sistem praktek, teori itu akan muncul melalui beberapa proses pentahapan, walalupun itu juga bisa saama dengan sistem praktek yang juga melalui proses pentahapan yang dipelajari dalam Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) yakni ada struktur maupun ada prosesnya. Bedanya dimana? Teman dari BAPEDA staf ibu Sri Mulyani,dra, MSi pernah menulis tentang sebab sebab program belum berhasil diantaranya belum tersambungnya anatar tujuan program dengan hasilnya. Yang beratlagi menyambungkan Visi dengan hasil? Maka dalam merumuskan visi harus berbasis riil/fakta, sehingga pencapaiannya tidak "megap2". Nah seperti membuat rencana pendapatan, itu juga demikian. Potensi tetap digali terus namun tetap membuat pemetaan resiko. Buat apa pemetaan resiko? Jawaban cukup sederhana, yakni bila "mentog", punya alternatip. Belajar dari ahli teknologi informasi, tidak pernah buntu membuat menu menu terbaru dari hand phone.
BalasHapusBagaiakn "jembatan", apa yang terjadi jika jembatan kali krasak itu putus, itu sebuah tamsil, supaya kita selalu punya alternatip, jangan di rumah saja, hidup ini kita harus berani "melangkah lagi" seperti lagu Vina Pandu itu. tetap percaya dan berusaha sekalipun itu Kartono maupun Kartini. Sukar itu harus punya cara, inilah ilmu sederhana nasihat orang tua kita, yang dulu tidak mengenal yang namanya "perpustakaan" dikenal hannya kurikulum sederhana yakni ping poro, lan sudho. Namun kenapa Beliau bisa menanamkan ilmu yang bisa menusuk hingga tidak lupa. Kita kadang terpesona, saya juga bisa begitu, namun kacamata kuda kadang dipakai, bukan berarti sombong namun itulah cara mendekaatkan teori dengan praktek yang kadang memang praktis seperti belajar kurusus mengetik dengan sebelas jari.
BalasHapusJadi kita bisa membedakan, akan kebutuhan praktis namun mengesampingkan jumlah. Sadar bahwa proses itu penting dengan memperhatikan struktur, sebab prosesnya dengan memperhatikan masing masing struktur itu beda. Prosesnya Nabi Sulaiman akan berbeda dengan Nabi Yunus, yang justru Rasul Yunus berpengalaman di perutnya ikan. Pak Sulaiman juga tidak Iri, dia punya dunia sendiri yang harus disinergikan, seperti sinerginya dokter puskesmas dengan para bidan yang dimonitor oleh Kepala Dinas Kesehatan, tentunya demikian. Secara struktural itulah peran sinergi untuk mendekatkan persoalan gap, baik gap pemahaman rentang kendali maupun pemahaman tentang masalah teknis. Perlu bantuan juga, walaupun itu hanya CCTV yang menggunakan layar. Dengan hanya duduk maka sudah timbul kedekatan secara otomatis karena faktor kebutuhan serta kesehatan.
Muali Masuk Peserta didik mengkhayal. Ketika bekerja dengan ijasah SMEA maka akan berbeda bila masuk dengan ijasah PT. Bayangkan, alhamdulilah bisa menjadi PNS, dimana sekarang sukarnya bukan main masuk ASN. Akhirnya bisa paham, bahwa sektor pemerintah itu aspek lingkungannya berbeda, dengan lingkungan akuntansi ketika diajarkan kuliah dulu. Memang ketika lingkungan berbeda kita harus segera cepat berubah, walaupun memerlukan persiapan ples gerak reflek, dengan tiba tiba harus merespon sikon dari dampak berpikir positip yang selalu relevan. Nah dari situlah kadang peserta didik lulusan apapun harus siap dengan sikon yang mendadak hingga mereka harus dibekali ilmu yang harus direspon secara reflek seperti strategi petugas outbond. Jangan sampai peserta didik "MLONGO" , ketika pemandu sudah berkomando, karena permintaannya dipahami kurang operasionalsehingga menjadi begitu. Nah ini menjadi bahan garapan untuk penyusununan konsep kurikulum di Tingkat Satuan Pendidikan yang Bawah. (lupa: Satuan di sekolah2 itu). Dengan sistem botom up memang beruntung namun jika itu sebaliknya maka penting proposal (tor) itu diajukan untuk pengesahan segala kegiatan, bukan hanya tingkat kegiatan ekstra saja. Dengan demikian maka ada monitoring baik secra fisik maupun secara administrasi.
BalasHapusTidak salah yang namanya mengkhayal itu bisa menjadi pembelajaran berharga. Contoh: Pelukis, Sutradara, Penulis naskah film " Si Doel Anak Kampus", itu menjadi kaya ide dari pelajaran 'mengarang" guru bahasa indonesia, dulu namanya mengarang bukan pelatihan pengembangan ide. Hingga ketika belajar tentang metodologi penelitian, ternyata bukan hanya untuk membuat laporan hasil penelitian, bisa dipraktekan dalam kegiatan pemeriksaan, hingga bisa memperoleh Temuan Pemeriksaan (TP) yang matang hingga pihak terperiksa mau mengakui atas temuan tersebut. Hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan bisa dilakuakn dengan tepat waktu (60 hari sejak HP diterima). Mengapa bisa tepat ditindak lanjuti karena TP sudah memang matang. Ples rekomendasi, secara teknis, operasional. Kedekatan antara teori dengan praktek itu ada disini, yakni aspek operasional. Maka operasional ini juga harus dibuat indikatornya, karena sesuatu harus terukur. Siapakah yang harus menyusun konsep tentang indikator operasional?? Bapedakah, ataukan unit kerja yang memiliki tupoksi? Kepala Bapeda harus membuat arahan yang jelas serta terukur juga hindari tumpang tindih yang menyukarkan di lapangan. Ini akan menjadi pegangan Aparat Pengawasan dan atau Aparat Pemeriksa. demikian semoga bermanfaat 29 Pebruari 2020
BalasHapusASPEK PERJANJIYAN HARUS DIDEKATI : Bukan Hanya: Substansi:
BalasHapusOleh: Sukma Sisoneti, SE, M.Si, Akuntan.
Aspek perjanjian itu paling penting dalam bertransaksi walalupun tidak tertulis, apa lagi perjanjian kunci penting bukan hanya kunci dukuh saja. Kunci yang lebih tinggi lagi, iku akan nampak, bukan hanya soal nama saja. Ketika nama pria bisa untuk nama wanita itu juga tidak sembarangan, itu sebuah kode akan suatu saat terjadi perubahan cukup penting. Ketika juga Didik Nini cowok bisa menari untuk "penyeimbang" walalupun pantai utara bakalan tidak bisa mengimbangi kuatnya gelombang laut kidul. Kadang berpikir, mengapa para wali/kyai itu banyak berada di pantai utara, belum bersedia berada di pantai selatan.
Kyai itu lebih menyukai aspek qouliyah karena masalah tanggungjawab (responsibility), miri E KTP ada di "grace road" walalupun wawasannya hingga langit yang berlapis. Lapisa itulah yang menyebabkan kyai selalu punya bahan untuk mengisi kuliah setelah subuh. Selalu punya bahan pembicaraan walalupun bergelar akademik juga, lengkaplah, kyai yang berbaju kota di era noW. Sadar beliau juga punya keterbatasan hingga masalah administrasi itu menjadi masalah penting, hingga pelayanan di kecamatan menggunakan Motoo: "PATEN" guna memotivasi untuk melakuakn pelayanan semirip pelayanan "Cendana". Betapa pelayanan administrasi menjadi masalah penting untuk menjamin tempat seseorang, bertempat tinggal dimana serta memilih tempat yang mana. Administrasi menjadi perjanjiyan tertulis, bagaikan perjanjian dengan Kitab Suci yang diimani. Jelas perjanjian kuat yang tidak mudah putus, contoh: Sudah di BPk RI itu dipegang teguh. Momentum Kesan seperti itu, akan selalu menghiasi setiyap langkah, karena akan terkonek, maka penting masalah administrasi hingga Pemerintah dengan Sabar menunggu untuk mengeluarkan PP tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara oleh Non Bendaharawan. Nah disitulah pebagian lahan antara BPK RI dengan Pemerintah, dimana BPk RI tetap memegang warisan ARK untuk memperkuat UUD 1945 yang di syahkan pada tanggal 19 Agustus 1945 ini. Itu Ini juga aspek perjanjian administrasi, walalupun banyak godaan sebelum era 1964. Administrasi pun banyak godaan, hingga bila kuat atas godaan itu Insya Allah memperoleh Gantiningsih.
BalasHapusBukti (nahbayi) ganti bisa banyak, bisa ketenangan hati, bisa sering disebut namanya, bisa dimonitor. Apa nilai intrinsik dari sebuah adminstrasi?? Satu: Bbahan Arsip; dua. totrace, Tiga: Masukan bahan museum, Empat, janagn lupa, enam. menjadi kunci yang itu bisa generasi belum bisa paham, tujuh. Seabagai cara untuk bahan menyusun kurikulum yang mencerdaskan, delapan: Teknik penanaman ilmu bagi yang sudah dibukak kuncinya. 9. Teknik untuk mengetahui pentingnya pembelajaran kauniyah, 10. Hasil uji coba sebagai dasar merubah PAUGERAN , Sebelas:.........Intrinsik ini bisa menjadi ObAt seperti disampaikanoleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan di Radio pagi itu, bahwa obat itu tidak harus "chemical" ada, namun pendekatan psikologi bisa menjadi obat termasuk menikmati Literasi tenatng administrasi yang disukai para Kyai Jaman Dulu Kalla, sekarang anakmuda lebih suka meliat layar. Dulu ada layar terkembang ciptaan HABE Yasyiin sinergi denganNH Dini.